Rencana UT dan UPI dalam Menyongsong Kebijakan Baru Kemdikbudristek RI

Universitas Terbuka (UT) dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) melakukan diskusi rencana kerja sama terkait implementasi menyongsong kebijakan baru Kemdikbudristek RI. Diskusi ini diikuti oleh jajaran pejabat dari kedua belah pihak, UT selaku tuan rumah dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Dr. Mohamad Yunus, S.S., M.A. dan UPI dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Riset, Internasional, Kerja sama, dan Usaha (RIKU) Prof. Dr. H. Adang Suherman, M.A. Kegiatan yang diselenggarakan di gedung Wisma II Universitas Terbuka, Minggu (6/6/2021) telah sesuai dengan standar protokol kesehatan yang berlaku.

Kegiatan diawali dengan sambutan dari Dr. Mohamad Yunus, S.S., M.A., beliau berterima kasih atas kehadiran para tamu yang menyempatkan hadir dalam diskusi ini. Dilanjutkan sambutan dari Prof. Adang, beliau berterima kasih atas kesediaan UT dalam pelaksanaan diskusi ini dan berharap nantinya dapat memberikan peluang yang positif bagi UT dan UPI.

Selanjutnya, Kepala Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan UT Dr. Ake Wihadanto, S.E., M.T memaparkan tentang inisiasi kerja sama antara UT dan UPI, khususnya upaya mewujudkan wajib kuliah untuk masyarakat Indonesia. Gagasan beliau dilatarbelakangi terkait dengan apa yang akan bangsa kita hadapi di masa depan terkait dengan bonus demografi Indonesia. Menurutnya ini merupakan suatu tantangan sekaligus peluang. “Ini adalah kesempatan sekali dalam seabad atau dalam satu umur sebuah negara kita mengalami bonus demografi di tengah tantangan era digital, implikasinya kita akan mengalami lonjakan penduduk usia produktif kurang lebih 70,7 % dari total penduduk Indonesia.” Dengan bonus demografi, Indonesia diprediksi akan masuk ke dalam negara dengan kekuatan ekonomi menengah ke atas. Di sisi lain, Indonesia memiliki masalah terkait angka partisipasi pendidikan tinggi yang relatif rendah. Hal ini ter konfirmasi dari profil angkatan kerja di Indonesia yang masih didominasi oleh lulusan SMA-SMK ke bawah.

Dr. Ake juga menyampaikan, "Perlu rekayasa engineering atau social engineering. Salah satunya dalam bentuk kebijakan wajib kuliah untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia sebagai langkah antisipasi bonus demografi yang memberikan nilai positif bagi pembangunan Indonesia ke depan." Hal ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yaitu melahirkan SDM yang unggul dan berdaya saing.

Prof. Riswanda Setiadi, M.A., Ph. D selaku Sekretaris Eksekutif UPI, memaparkan dengan singkat tentang prakarsa UPI untuk bekerja sama dengan UT dalam rangka upaya bersama meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. “Merespons harapan presiden RI untuk memberikan layanan pendidikan tinggi yang komprehensif dan berkualitas kami juga menawarkan program wajib sarjana, namun saya rasa kami masih perlu duduk bersama dengan UT untuk mewujudkan harapan tersebut dalam suatu program yang berkualitas dan memenuhi harapan Bapak Presiden.”